MITRA HUMAS | BIAK NUMFOR – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perikanan merealisasikan program pembangunan terpadu di wilayah Kampung Urfu dan Adoki, Distrik Yendidoiri, pada tahun 2026. Inisiatif strategis ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, teknologi penangkapan, dan penguatan kelembagaan ekonomi dalam satu kerangka kerja yang komprehensif.
Ruang lingkup kegiatan meliputi pembangunan dermaga nelayan, penyaluran 10 unit perahu fiber, pembangunan fasilitas pendukung berupa pabrik es dan bengkel, serta pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah manajemen ekonomi masyarakat.
Kepala Distrik Yendidoiri, Mesak N.S. Mandowen, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra. Menurutnya, program ini merupakan wujud nyata dari visi “Kalamo Binyeri Samber” atau Kampung Nelayan Mandiri yang berkelanjutan.
Analisis Komponen Strategis
Program ini dirancang berbasis tiga pilar utama yang saling melengkapi:
1. Infrastruktur Dermaga
Berfungsi sebagai simpul logistik (node) yang aman dan representatif. Fasilitas ini tidak hanya melindungi aset kapal dari kerusakan akibat cuaca, tetapi juga berperan menjaga kualitas komoditas hasil laut, sehingga nilai ekonomisnya terpelihara dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Teknologi Perahu Fiber
Penggunaan material fiber memberikan efisiensi operasional yang signifikan dibandingkan kapal kayu tradisional. Karakteristiknya yang ringan, kuat, dan minim perawatan memungkinkan jangkauan wilayah tangkap yang lebih luas, peningkatan volume produksi, serta efisiensi biaya operasional secara menyeluruh.
3. Kelembagaan Koperasi
Koperasi Merah Putih difungsikan sebagai instrumen pengatur ekonomi (offtaker) untuk memutus ketergantungan pada pola perdagangan yang tidak menguntungkan. Perannya mencakup penyediaan modal usaha, penjaminan harga pembelian yang layak, pengembangan industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar.
Prinsip Keberlanjutan
Agar implementasi program memberikan dampak maksimal dan berkelanjutan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik meliputi partisipasi aktif masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan teknis jangka panjang, serta transparansi dalam manajemen aset dan keuangan.
“Sinergi antar komponen ini akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat lokal. Nelayan melaut dengan sarana memadai, bersandar di fasilitas layak, dan menyalurkan hasil melalui sistem koperasi yang adil, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas,” jelas Mandowen.
Pembangunan ini diharapkan menjadi model replikasi yang efektif bagi wilayah pesisir lainnya dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.
