MITRA HUMAS | SUPIORI – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 2024–2029, Lalita, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Supiori, Jumat (1/5/2026). Kehadiran legislator ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan wujud nyata upaya memperkuat koordinasi vertikal guna mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Tanah Papua.
Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., menyambut langsung kedatangan rombongan dengan didampingi seluruh unsur pimpinan daerah. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut:
– Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Supiori,
– Para Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati,
– Asisten Sekretaris Daerah,
– Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
– Kepala Bagian di lingkungan Setda,
– Para Kepala Distrik,
– Serta Kepala Kampung Sorendiweri, Waryesi, dan Wafor.
Seluruh elemen pemerintahan terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan yang mencakup audiensi resmi serta observasi lapangan di tiga kampung di Distrik Supiori Timur. Wilayah ini dipilih sebagai lokus kunjungan karena dianggap representatif dalam menggambarkan dinamika dan tantangan pembangunan di daerah.
Optimalisasi Potensi dan Penyelesaian Masukan
Ketiga kampung tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, akses layanan publik yang belum merata, hingga potensi ekonomi lokal seperti perikanan dan pertanian yang perlu didorong agar lebih produktif.
Kehadiran wakil rakyat tingkat nasional diharapkan dapat menjadi jembatan efektif bagi intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Acara utama berlangsung tertib di Gedung Serba Guna (GSG) JW BPKAD Supiori, dimulai tepat pukul 12.30 WIT. Kegiatan berjalan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah, dengan penekanan pada kedisiplinan waktu dan tata tertib acara.
Wadah Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Kegiatan ini diformat sebagai forum dialog strategis dua arah. Di satu sisi, pemerintah daerah memaparkan capaian kinerja, kendala operasional di lapangan, serta usulan prioritas pembangunan. Di sisi lain, Ibu Lalita secara langsung menyerap berbagai aspirasi dan harapan masyarakat untuk diperjuangkan dalam skema legislasi dan penganggaran di tingkat pusat.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mekanisme check and balance, sekaligus penguatan sinergi vertikal antara pusat dan daerah,” ujar sumber terpercaya dari lingkungan Pemda Supiori.
Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Supiori dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, selaras dengan semangat Otonomi Khusus Papua serta komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya di kawasan 3T.
