MITRA HUMAS| BIAK, 17 April 2026 – Aksi damai yang digelar sejumlah warga Kabes Sorido di sekitar Swiss-Belhotel Biak pada Jumat (17/4) bukanlah bentuk protes, melainkan upaya terakhir untuk menyampaikan aspirasi setelah proses dialog sebelumnya belum membuahkan kepastian. Namun demikian, respons langsung Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., berhasil mengubah ketegangan menjadi harapan baru bagi masyarakat.
Mananwir Bar, perwakilan masyarakat Sorido bersama Maikel Korwa, dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Sekretaris Daerah. “Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada Pak Sekda, lalu kami diskusikan dengan masyarakat. Namun, warga ingin mendengar penjelasan langsung dari Bupati,” ujar Mananwir.
Harapan itu pun terwujud tepat pada hari pelantikan 250 Kepala Kampung. Di tengah acara resmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Bupati bersama Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta aparat keamanan, secara terbuka menerima audiensi warga dengan sikap empati dan pendekatan yang solutif.
“Pak Bupati menerima baik permintaan kami. Bahkan, beliau langsung mengambil langkah konkret,” kata Mananwir.
Kesepakatan Konkret: Pertemuan Bupati dan Rombongan ke Jakarta
Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, pada Minggu (19/4), Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan memfasilitasi pertemuan antara Bupati dengan tiga Kepala Kampung terpilih dari Sorido, Yafdas, dan Wodu—tiga kampung yang pelantikannya ditunda karena belum memiliki kodifikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut, rombongan tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi administratif agar ketiga kampung tersebut dapat segera dilantik secara definitif dan memperoleh hak atas alokasi dana desa.
Apresiasi atas Komitmen Pemerintah Daerah
“Saya mewakili tiga kampung ini mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kerja sama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang benar-benar memperjuangkan nasib kami,” ungkap Mananwir dengan nada lega.
Bagi warga Sorido, langkah ini bukan sekadar persoalan jabatan kepala kampung, melainkan menyangkut pengakuan negara atas eksistensi kampung mereka. Sejak tahun 2015, ketiga kampung tersebut belum menerima alokasi dana desa karena belum terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Kali ini, warga merasa didengar—bukan sekadar dilihat. Respons cepat pemerintah daerah menjadi bukti nyata komitmen dalam menyelesaikan persoalan administratif sekaligus menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang berlandaskan kepercayaan masyarakat.
